paper kebijakan perundang undangan kehutanan

Paper Kebijakan Perundang Undangan Kehutanan Medan, 22 Desember 2019

PERATURAN DESA YANG MENYANGKUT TENTANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dosen Penanggung Jawab:

Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si

Disusun Oleh:

Laely Nurfauziah

181201176

HUT 3B

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan paper ini tepat pada waktunya. Adapun paper ini berjudul “Peraturan Daerah Yang Menyangkut Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup” merupakan salah satu syarat dalam mengikuti mata kuliah Kebijakan Perundang Undangan Kehutanan pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si selaku dosen penanggung jawab, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam terwujudnya paper ini.

Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa paper ini belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan paper ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian paper ini. Semoga paper ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 23 Desember 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali.Untuk itu lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi umat manusia untuk dinikmati. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada didunia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.1 Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang telah dijelaskan di atas, lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi didalamnya juga harus memiliki tanggung jawab untu k menjaga dan melindungi serta mengelola atau melestarikan agar semakin hari semakin baik dan sehat dan didalamnya pula tercipta masyarakat yang baik dan sehat. Oleh karena itu jelaslah bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut, dijaga, dilindungi, dikelolah serta dilestarikan, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi yang dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang ekploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat tingkat kerusakan hutan yang sangat amat mengkhawatirkan. Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehinga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan hutan secara illegal, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.

Demikian juga halnya di Indonesia,permasalahan perusakan hutan yang akibatnya tidak saja dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetapi juga meliputi aspek lepas batas Negara, sehingga merugikan masyarakat Negara lainnya. Demikian juga halnya kebakaran hutan di Indonesia memberikan akibat terjadinya pencemaran udara di beberapa Negara bagian di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), disebabkan kebakaran hutan tidak hanya melingkupi satu Negara tetpi sudah meluas kenegara ASEAN. Foo Kim Boon et al. mengungkapkan : “air pollution continues to be a problem in the major cities of the world, both in developed and developing countries” (“polusi udara terus menjadi masalah di kota-kota besar dunia, baik di Negara maju dan Negara berkembang”) implikasinya, pencemaran udara merepresentasikan urusan setiap orang dan keadaan darurat bagi masyarakat internasonal.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dibuatnya paper ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengertian dari PERDES tersebut ?

2. UU yang menyangkut tentang PERDES ?

3. Apakah tujuan dibuatnya PERDES ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penulisan paper ini adalah:

1. Untuk mengetahui arti luas dari PERDES

2. Untuk mengetahui UU yang menyangkut dengan PERDES

3. Untuk mengetahui apa saja tujuan dibuatnya PERDES

BAB II

ISI

2.1 Pengertian PERDES

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2016 tentang Perhutanan Sosial, dijelaskan secara tegas dalam item “Menimbang” bahwa pemberian akses legal dalam skema perhutanan sosial berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam pengelolaan hutan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa.

2.3 Tujuan PERDES

Dalam UU Pemerintahan Daerah sebelumnya (UU No. 22/1999
maupun UU No. 32/2004), tidak mencantumkan tujuan pengaturan
Desa, karena pengaturan tentang Desa hanya menjadi bagian terkecil dari hal yang diatur dalam kedua UU tersebut. Tujuan pengaturan Desa sebagaimana
tercantum pada pasal 4 UU Desa merupakan ketentuan baru, meskipun penempatannya tidak pada bagian khusus tentang tujuan, tetapi bagian dari Bab tentang Ketentuan Umum. Pengaturan Desa bertujuan: a. memberikan
pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

D. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Salah satu yang menjadi persyaratan adalah adanya peraturan perundang-undangan pada tingkat.

desa berupa peraturan desa dan keputusan kepala desa yang bersifat mengatur dan menetapkan.

2. Tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik

3. Peraturan Desa merupakan simbol memperkuat masyarakat dedenga sebagai subjek pembangunan.

4. Tujuan pengaturan Desa sebagaimana tercantum pada pasal 4 UU Desa merupakan ketentuan

baru, meskipun penempatannya tidak pada bagian khusus tentang tujuan, tetapi bagian dari Bab

tentang Ketentuan Umum.

5. . memberikan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/tujuan-pengaturan-desa/

http://digilib.unila.ac.id/15423/5/5.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)

https://pemerintah.net/peraturan-daerah/